Dinas Perindustrian Kab bone

RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN

Pasal 4

  • Dinas perindustrian dipimpin oleh kepala dinas yang mampunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah d bidang peridustrian dan energi sumber daya mineral yang menjadi kawenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  • Dinas perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan di bidang bidang perindustrian dan bidang energi dan sumber daya mineral
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perindusterian dan bidang energi dan sumber daya mineral
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di perindustrian dan bidang energi dan sumber daya mineral ;
  4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang d berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Kedua

Sekertariat Dinas

Pasal 5

  • Sekretariat dinas dipimpin oleh sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas kordinasi di bidang ke sekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.
  • Sekertariat dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi :
  1. penyusunan program dalam anggaran pada dinas perindustrian;
  2. pelaksanaan program dan anggaran;
  3. pengoordinasian tugas-tugas pada dinas perindustrian dan pemberian

pelayanan administrasi kepada bidang-bidang  lain dinas perindustrian;

  1. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelengaraan kemitraan dengan masyarakat;
  2. penyusunan data evaluasi dan penyimpanan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  3. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  4. penyelenggaraan  pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
  5. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan dinas perindustrian;dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya,

 

Pasal 6

Sub bagian dan kepagawaian oleh kepala sub bagian umum dan kepagawaian yang mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan penerimaan pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
  2. Menyusun rencanan formasi, informasi jabatan serta data pagawaian yang;
  3. Membuat usul mutasi,kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai,kartu askes dan pembinaan karir pegawai ;
  4. Menyelenggarakaan urusan administrasi kepagawaian, keprotokolan ,kehumasan dan penyiapan rapat-rapar dinas;
  5. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN)  melalui program pendidikan dan pelatihan;
  6. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas,gedung kantor, pelengkapan kantor dan aset lainya;
  7. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana dan perlengkapan/aset ;
  8. Melaksanaan pembinaan staf; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

 

Pasal 7

Sub bagian keuangan di pimpin oleh kepala sub bagian keuangan yang mempunyai tugas

  1. Menyusun perogram dan kegiatan bidang keuangan,menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukaan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Mengidentifikasikan dan menginventarisasikan sumber-sumber penerimaan dinas;
  3. Mengatur dan menjalankan administerasi keuangan sesuai padoman akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan;
  4. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  5. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  6. Membuat evaluasi pelaporan ketentuan penggunaan aanggaran (rencana dan realisasi ) secara berkala
  7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  8. Melaksanaakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya.

 

Pasal 8

Sub bagian program di pimpin oleh kepala sub bagian program yang mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
  2. Melaksanakan fasilitas dan penyelengaraan di lingkungan dinas perindustrian ;
  3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perindustrian dan energi sumber daya mineral;
  4. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas perindustrian ;
  5. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan,laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
  6. Menyiapkan rancanan umum pengadaan
  7. Membuat rancanan kerja tahunan; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

 

Bagian Ketiga

Bidang Industri

Pasal 9

  • Bidang industri dipimpin oleh kepala bidang industri yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan, pengandalian, pengambangan produksi, usaha,dan sarana industeri.
  • Bidang industri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kegiatan bidang perindustrian;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian ;
  3. Penyusunan rancana dan penetapan kinerja bidang perindustrian ;
  4. Pembinaan dan pengembangan mutu produksi industri ;
  5. Pelaksanaan penerapan teknologi,desain, diversivasikan produk dan promosi ;
  6. Pembinaan manajemen, teknologi, dan permodalan usaha industri ;
  7. Pengandalian usaha industri
  8. Pengembangan sarana dan prasarana pendudukan kegiatan industri ;
  9. Pelayanan informasi dan promosi sarana prasarana industri dan peningkatan produksi ;
  10. Pelaksanaan fasilitasi keja sama bidang industri ;
  11. Pengendalian dan pelaksanaan normal, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional di bidang perindustrian ;
  12. Pelakasanaan pemetaan industri dengan menggunakan system informasi geografis (SIG);
  13. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsunya;

 

Pasal 10

Seksi usaha industeri kecil dipimpin oleh kepala seksi usaha industri kecil yang mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi usaha industri kecil;
  2. Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerjasama ;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan usaha industri kecil ;
  4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen ,permodalan usaha, pemasaran,kemitraan,dan kerjasama ;
  5. Memfasilitasikan kemitraan dan kerjasama usaha industri kecil ;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri kecil ;
  7. Memfasilitasikan penerapan hak atas kekayaan interlektual dan gugus kendali mutu ;
  8. Melakukan pemetaan industeri kecil dengan menggunakan system informasi geografis (SIG)
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepala atasan ;
  10. Melaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Pasal 11

Seksi usaha  industri menengah dpimpin olek kepala seksi usaha industri menengah mempunyai tugas :

  1. Menyusun rancana kegiatan seksi usaha industri menengah dan besar ;
  2. Menyusun kebijakan teknis pembinaan manajemen,permodalan usaha, pemasaran, kemitraan dan kerjasama ;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan usaha industri menengah dan besar ;
  4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan manajemen, permodalan usaha,pemesanan, kemitraan, dan kerjasama ;
  5. Memfasilitasikan kemitraan dan kerjasama usaha industri menengah dan besar ;
  6. Melaksanakan pelaksanaan dan pengandalian usaha industri menengah dan besar;
  7. Memfasilitasikan penerapan hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu;
  8. Melakukan pemataan industri menengah dengan menggunakan system informasi geografis (SIG);
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

 

 

 

 

Pasal  12

Seksi sarana dan prasarana industri dipimpin oleh kepala seksi sarana dan prasarana industri mempunyai tugas;

  1. Menyusun rencana kegiatan seksi sarana industri;
  2. Menyusun kebijakan teknis pembinan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri ;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana industri ;
  4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
  5. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri;
  6. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri;
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi,desain, dan diversifikasikan produk;
  8. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi;
  9. Mengembangkan dan fasilitas teknologi informasi dan promosi industri;
  10. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman,dan petunjuk operasional di bidang sarana industri; dan
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

Bidang Keempat

Bidang Pengkajian Industeri

Pasal 13

  • Bidang pengkajian industri dipimpin oleh kepala bidang pengkajian industri yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pengkajian, monitoring dan evaluasi.
  • Bidang pengkajian industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
  1. Penyusunan rancana bidang pengkajian industri sesuai dengan rencana kerja dinas;
  2. Pengkajian hasil bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industeri;
  3. Pengkajian hasil pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri;
  4. Pengkajian hasil pertimbangan teknis terhadap pemprosesan pengelolaan industri;
  5. Pengkajian hasil fasilitasi pemberian modal penyertaan industri;
  6. Pengkajian fasilitas kerjasama usaha dengan dunia usaha industri;
  7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;

 

Pasal  14

  1. Kepala seksi pengkajian industri mempunyai tugas;
    • Menyusun rancana seksi pengkajian industeri sesuai dengan rencana kerja dinas
    • Mengkaji hasil bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri
    • mengkaji hasil pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri
    • mengkajikan hasil pertimbangan teknis terhadap pemprosesan pengelolaan industri
    • mengkaji hasil fasilitas pemberian modal penyertaan industri
    • mengkaji fasilitas kerjasama usaha dengan dunia usaha industri
    • melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepala atasan
    • pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Pasal  15

Seksi pengkajian sarana dan prasarana industri mempunyai tugas;

  1. menyusun kebijakan teknis seksi pengkajian sarana dan prasarana industri;
  2. melaksanakan pengkajian kelayakan sarana dan prasarana melaksanakan pengkajian hasil pengawasan pengembangan sarana dan prasarana
  3. melaksanakan pengkajian hasil pengawasan pengembangan sarana dan prasarana
  4. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi dan proses produksi;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

 

Pasal 16

Seksi Pengkajian Sumber Daya Alam mempunyai  tugas

  1. menyusun rencana seksi penhkajian sumber daya mineral
  2. menyelenggarakan pengujian kelayakan teknologi ekonomi minerla (lab sampel)
  3. menyelenggrakan pengujian kelayakan teknologi ekonomi energi (kelayakan pakaian )
  4. penyiapan data sig
  5. pelaksanaan pelayanan kelayakan mineral
  6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasn sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

                                                                        Pasal 17

  1. bidang pengawasan industri pimpinan oleh kepala bidang pengawasan industri yang mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi
  2. bidang pengaasan industri dalam melaksanakan tuagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelanggarakan fungsi
    • penyusunan rencana kegiatan bidang pengawasan industri
    • perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan industri
    • penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang pengawasan industri
    • pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perindustrian
    • pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian
    • membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan
    • pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Pasal 18

Seksi pengawasan usaha industri kecil mempunyai

  1. menyusun rencana kegiattan seksi pengawasan usaha industri kecil
  2. menyusun kebijakan tteknis pembinaan manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan industri kecil
  4. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaa norama, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang usaha industri kecil
  5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha indusrtti kecil
  6. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atsan dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

 

 Pasal 19

Seksi Pengawasan Usaha Industri Menengah mempunyai tugas

  1. menyusun rencana kegiatan seksi pengwaan usaha industri menengah
  2. menyusun kebijakan teknis pembinaan , manajemen, permodalan usaha, pemasaran, kemitraan, dan kerja sama
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan industri menengah
  4. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang usaha industri menengah
  5. melaksanakan monittoring, evalusi, dan pelaporan pelaksanaan kegiattan seksi usaha industri menengah
  6. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasn dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Pasal 20

Seksi Pengawasan Sarana Dan Prsarana Industri mempunyai tugas

  1. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan sarana dan prasarana industri
  2. menyusun kebijakan teknis seksi pengawasan sarana dan prasarana industri
  3. melaksanakan pengawasan kelayakan sarana dan prasarana industri
  4. melaksanakan pengawasan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk
  5. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi
  6. mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri
  7. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasiolan di bidang sarana industri
  8. melaksanakan monitoring, evalusi, dan pelaporan kegiatan seksi saran industri
  9. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasn dan
  10. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan pokok dan fungsinya

 

 Pasal 21

  1. Bidang Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh kepala bidang energi sumber daya mineral yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan penetaan wilayah pans bumi, lingkungan geolofgi, pertambangan, air tanah dan energi
  2. Bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam melaaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
    • menyusun rencana kegiatan bidang energi sumber daya mineral
    • perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral
    • penusunan rencana dan penetapan kinerja di bidang energi dan sumber daya mineral
    • pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan , air tanah dan energi
    • pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan , air tanah dan energi
    • pelaksaaan pengembangan potensi dan teknologi geologi pertambangan , air tanah dan energi
    • pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, air tanah dan energi, pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan promosi geologi, pertambangan , air tanah dan energi
    • pelaksanaan pengelolaan data, informasi pertambangan , air tanah dan energi baru terbarukan
    • pelaksanaan inventaris kawasan karst dan kawasan lindung geologi
    • pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
    • pengendalian usaha pertambangan, enrgi dan pemanfaattan sumber tenaga listrik
    • menghitung dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah
    • pengendalian teknis pengobaran, pengendalian dan penyerapan air tanah
    • pembinaan peningkattan nilai tambah usaha pertambangan
    • penetapan wilayah konservasi air tanah
    • penetapan nilai perolehan air tanah pada cekupang air tanah
    • pengelolaan informasi bencana geologi
    • pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi
    • penyediaan listrik perdesaan
    • pelaksanaan kerjasama di bidang pertambangn dan energi
    • pengendalian dan pelaksanan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidanh energi sumber daya mineral dan
    • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang eergi dan sumber daya mineral

 

Pasal 22

Seksi Pans Bumi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas

  1. menyusun rencana kegiatan seksi panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  2. menyusun kebijakan teknis di  bidng pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di biang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  4. menyusun rencana kinerja dan penetapaan kinerja di bidang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  5. melaksanakkan pembinaan di bidang pemanfaatan , panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan panas bumi, energi dan sumber daya mineral
  7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum
  8. menyusun kajian pengembangan energi alternatif
  9. melaksanakan penerapan sistem informasi pemanfaatan panas bumi, energi baru terbarukan dan promosi
  10. melaksanakan penghittungan dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah
  11. memproses izin/ rekomendasi lokasi pendirin stasiun pengangkutan dan pengisan bulk elpiji (sppbe)
  12. melaksanakan penyediaan jaringan listrik perdesaan dan penerangan jalanan umum
  13. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengawasan, pengendalian dan usaha pemanfaatan energi dan panas bumi
  14. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi dan pans bumi
  15. membuat laporan hasi pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan dan
  16. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikaan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

 Pasal 23

Seksi Geologi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas

  1. menyusun rencana kegiatan seksi geologi dan tata lingkungan
  2. menyusun kebijaakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang geologi dan tata lingkungan
  4. menyusun rencana kinerja dn penetapan kinerja di bidang geologi dan tata lingkungan
  5. melaksanakan survei dasar dan pemetaan geologi
  6. melaksankan survei dan pemetaaan potensi pertambangaan, hidrologi, kawasan karst, geowisata dan bencana geologi
  7. melaksanakan inventarisasi dan penataan kawasan karst dan kawasan lindung geologi
  8. pelaksanaan dan pengelolaan data dan informasi geologi tata lingkungan
  9. melaksanakan pengendalian teknis pengeboran, pengendalian dan penyerapan air tanah
  10. melaksanakan pendayagunaan potensi pertambangan dan air tanah
  11. melaksanakan monitoring dan penagulangan daerah rawan bencana geologi
  12. menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah
  13. menyusun kajian wilayah dan konservasi geologi dan tata ligkungannya
  14. menyusun informasi sistem tata lingkungan geologi
  15. melaksanakan penerapan sistem informasi geologi sumber daya minerl dan iar tanah
  16. menyelenggarakan koordinasi mitigasi bencana geologi
  17. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksaaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang geologi dan tata lingkungan
  18. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi geologi dan tata lingkungan
  19. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan
  20. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Pasal 24

Seksi pertambangan menpunyai tugas

  1. menyusun rencana kegiatan seksi pertambangan
  2. menyusun kebijakan teknis di bidang pertambangan
  3. menyiapkan bahan pelaaksanaan kegiatan di bidang pertambanagan
  4. memprose izin/ rekomendasi pengusahaan pertambangan
  5. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pertambangan
  6. melaksanakan pembinaan usaha pertambangan, tata cara penembangan dan reklamsi lahan bekas penambangan sera peningkatan nilai tambah uasaha pertambangan
  7. melaksaanakan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan
  8. melaksanakan pengelolaan data informasi dan promosi sektor pertambangan
  9. melaksanakan penerapan sistem informasi pertambangan
  10. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedomn dan petunjuk operasional di bidang pertambangan
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pertambangan
  12. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan dan
  13. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 25

  • UPT Dinas dipimpin oleh kepala UPT Dinas yang mempunyi tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi
  • Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

 

Bagiaan Kedelapan

Kelompok Jabatan Pelaksana

 Dan Jabtatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok jabatan pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan / ataau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Pasal 27

Kelompok jabatan fungsional mempunyai ugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Pasal 28

  • Kelompok jabataan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
  • Masing-masing jabatan fungsionaal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggu pada satuan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian
  • Jumlah tenaga fungsionaal sebagaimana dimksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

  • Kepala dinas melaksanakan tugasnyaa berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai peraturan perundang-undangan
  • Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengandakan perubahan kebijakansanaan, maka hak tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapattkan keputusan

 

Pasal 26

Dalam meaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antara satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungn antara Dinas/Perangkat Daerah

 

Pasal 27

  • Settiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
  • Setiap laporan yang diteriam oleh piminan satuan organisasi dari bawahannya waib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
  • Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala

Pasal 28

Dalam hal kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjukkan sekretaris untuk mewakili dan bila sekretaris juga berhalangan maka dapatt menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugas

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturaan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beriata Daerah Kabupaten Bone